Berita

Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Palu dan sekitarnya merupakan kejadian luar biasa yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Oleh karenanya Pemerintah menyiapkan masterplan dan site plan relokasi penduduk yang terdampak bencana.   Dalam menentukan tempat hunian baru, maka diperlukan kajian geologi yang komprehensif agar lokasi tersebut aman dan nyaman untuk ditinggali. Oleh karenanya, BPIW akan bekerja sama dengan para geologist atau ahli geologi untuk menentukan arahan pengembangan infrastruktur di daerah terdampak bencana dengan berdasarkan hasil analisa geologi.   “Masukan dari para ahli geologi, baik praktisi maupun akademisi, sangat diperlukan untuk kembali membangun Palu dan sekitarnya. Kita harus memastikan titik-titik lokasi yang dibangun infrastruktur dan kawasan permukiman baru memiliki potensi serendah-rendahnya terhadap bencana alam, sehingga kehidupan di Palu dan sekitarnya dapat lebih baik,” ujar Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono saat berbicara di sela-sela Special Discussion Gempa Palu pada Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Pekanbaru (1/11).   Penanggulangan bencana alam di Palu dan sekitarnya memiliki beberapa tahapan seperti tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Perencanaan dan pembangunan termasuk didalam tahapan rekonstruksi ini. Dalam tahap rekonstruksi ini BPIW ditugaskan Menteri PUPR untuk membuat site plan atau rencana tapak. Selain itu, bersama kementerian/lembaga lain, BPIW ikut membuat masterplan atau rencana induk relokasi penduduk yang terkena bencana alam.   “Pembenahan infrastruktur juga menjadi fokus utama dari Kementerian PUPR dalam merehabilitasi dampak dari bencana. Masukan dari berbagai pihak diperlukan dalam menentukan lokasi infrastruktur yang akan dibangun kembali” tutur Hadi. Realisasi dari perencanaan infrastruktur sektor PUPR itu dilaksanakan Ditjen Bina Marga, Cipta Marga, dan Sumber Daya Air (SDA).   Beberapa pembicara juga dihadirkan pada kegiatan ini seperti Udrekh, Peneliti dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dari peristiwa yang terjadi di Palu, menurut Udrekh baik subsiden horizon maupun longsoran berperan dalam menimbulkan tsunami.   Sementara itu Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Rahmat Triyono menjelaskan, dari pengamatan BMKG ditemukan tinggi tsunami  sebesar 11,3 meter di Desa Tundu. Pergerakan tsunami ini menurutnya sampai dengan sejauh 468 meter yaitu di Hotel Mercure. “Awalnya kita bingung, mengapa sesar mendatar bisa menimbulkan tsunami. Kita baru menyadari sehari setelah bencana alam itu bahwa hal ini bukan karena gempa tapi karena terjadinya longsor. Jadi di hari pertama kita belum menyimpulkan ke arah sana,” ungkapnya.   Sedangkan terkait likuifaksi menurut Rahmat tanah bergerak tersebut diakibatkan adanya gempa besar dari rangkaian gempa yang mencapai total durasi 25 menit. “Tentunya itu yang memporakporandakan Palu, dan bisa jadi ini yang menyebabkan likufaksi,” tutur Rahmat.   Pembicara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dani Hilman menyatakan bahwa gempa Palu telah menggerakan dua segmen yaitu Segmen Palu dan Segmen Saluki yang meloncati releasing step over  selebar 6 km. Di zona releasing step over antara kedua segmen ini deformasi cukup kompleks dengan didominasi oleh zona pensesaran normal. Lokasi terjadinya likuefaksi mempunyai hubungan spasial yang ereat dengan jalur fault ruptures khususnya di jalur extensional/rifting yang berkaitan dengan mekanisme pull apart basin. “Namun yang menarik, rumah-rumah yang tidak jauh dari jalur sesar tetap bertahan,” ucapnya.  Kegiatan diskusi khusus dengan moderator M.Burhannudinnur yang merupakan Wakil Ketua Umum IAGI  ini mengundang perhatian dari para ahli geologi yang sejak beberapa hari sebelumnya telah berkumpul di Pekanbaru dalam rangka Pertemuan Ilmiah Tahunan IAGI. (Indra/Hen/infobppiw)

Dalam rangka bulan peduli kanker yang jatuh pada bulan Oktober, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penyuluhan “Deteksi Dini Mewujudkan Wanita Indonesia Bebas Kanker Serviks dan Payudara” di Aula dinas pengairan Aceh, Kota Banda Aceh, beberapa waktu lalu.   Penyuluhan kanker serviks ini merupakan salah satu program rencana kerja Ibu Negara, Iriana Jokowi untuk mengurangi angka kematian wanita yang disebabkan oleh penyakit tersebut. “Sejak tahun 2015, Ibu negara dan para istri menteri merasa sangat peduli dengan angka kematian wanita Indonesia yang disebabkan oleh kanker serviks dan payudara,” ungkap Wakil Ketua Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR, Yurida Rido saat membuka penyuluhan kanker mewakili Ibu Menteri PUPR, Kartika Nurani Hadimuljono.   Yurida mengatakan, setiap tahunnya ada 490 ribu perempuan terkena kanker serviks. “Dari angka tersebut sebanyak 80 persen penderita kanker serviks ada di negara berkembang, termasuk seperti Indonesia,” terangnya.   Dengan begitu, lanjut Yurida, DWP Kementerian PUPR melakukan penyuluhan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk memeriksakan kesehatan leher rahim serviks dan payudara.   Rangkaian acara diisi acara antara lain, kampanye kanker serviks dan payudara, sosialisasi kanker serviks dan payudara, serta pemeriksaan kanker gratis yakni IFA Test.   Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua paguyuban BWS Sumatera 1, Erna Marsha, Ketua Paguyuban Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) 1, Emmy Faturrahman, Dokter Spesialis Bedah Onkologi, Noer Faisal Damri, dokter dari Klinik Prodia, dr Melda Surya Dian Nengsih, serta para ibu DWP di lingkungan Kementerian PUPR yang berada di daerah.   “Pemahaman masyarakat terutama bagi kaum perempuan mengenai kanker serviks dan payudara dinilai perlu ditingkatkan. Apalagi kanker sangat rentan menyerang perempuan di usia subur” ungkap Erna Marsha. Erna mengungkapkan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan secara bertahap harus memberikan edukasi dan penyuluhan bagi masyarakat, guna menghindari terjadinya resiko kanker serviks dan kanker payudara.    Yurida berharap, adanya penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran wanita Indonesia akan pentingnya pemeriksaan dini terkait kanker serviks dan kanker payudara. “Selain itu juga agar dapat menekan angka kematian yang disebabkan oleh kedua jenis kanker tersebut,” terangnya. (ing/indi/infoBPIW) 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menyatakan ada 6 prioritas pembangunan infrasruktur yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR di tahun 2018. Hal ini disampaikan Rido saat menyampaikan Laporan Hasil Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) pada pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis petang (8/6). Keenam prioritas tersebut adalah, pertama, pembangunan berbasis wilayah. Kedua, pelaksanaan kegiatan pekerjaan committed seperti penyelesaian persiapan Asian Games XVIII  dan dukungan penyelenggaraan Annual Meeting  IMF-World Bank. Ketiga, ketahanan air dan kedaulatan pangan, dimana pembangunan infrastruktur yang dibangun adalah bendungan baru, irigasi, sarana prasarana banjir, dan sarana prasarana pantai. Prioritas keempat adalah konektivitas, dimana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan yakni jalan nasional, jalan tol, jembatan, fly over/underpass dan  Jalan Trans Papua. Selain itu pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan yakni di Kalimantan, Papua, dan NTT. Prioritas PUPR yang kelima menurut Rido adalah peningkatan kualitas kehidupan berupa air minum, sanitasi, persampahan, rusun, dan rumah swadaya. Prioritas yang keenam program kerakyatan  seperti Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) , Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat  (SANIMAS), dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Program kerakyatan lainnya seperti Embung, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jembatan Gantung, dan Pelatihan Jasa Konstruksi (Jakon). Menurut Rido program 2018 mengikuti tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yakni “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pembangunan”. Pembuatan program tersebut menurutnya mengacu pada Nawa Cita dan disesuaikan dengan arah kebijakan strategis sebagaimana yang tercantum pada Renstra PUPR 2015-2019. “Konsep pemprograman kita dilaksanakan secara bersama dan tuntas, meski tugas kita bertambah banyak. Tugas banyak menjadi kebanggaan tersendiri,” ucapnya.  Rido juga menyatakan bahwa Pra Konreg yang dilaksanakan di 4 kota selama Bulan Maret, telah berjalan sesuai rencana dengan partisipasi peserta secara aktif seluruh unit organisasi atau unor baik pusat maupun daerah, terutama peserta dari pemerintah daerah. Acara pembukaan Konreg ini diawali dengan arahan dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Dalam arahannya Basuki menyatakan bahwa penyusunan program tersebut sangat penting, karena tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Kabinet Kerja. Oleh karenanya Basuki meminta pada jajarannya untuk menjamin, tidak ada proyek pembangunan infrastruktur yang terbengkalai setelah dibangun. Ia  juga meminta program infrastruktur dasar seperti PAMSIMAS dan irigasi kecil untuk diperbanyak. “Pengamalan Sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diterjemahkan dalam pembangunan infrastruktur PUPR, dimana pembangunan dilakukan bertahap  dan pada akhirnya pembangunan dilakukan di seluruh wilayah di tanah air,” tegas Basuki.   Pada kesempatan itu secara khusus Basuki memberi hormat dan salutnya atas kinerja terbaik yang ditunjukkan para pejabat di seluruh unor. Pasalnya mulai dari kalangan masyarakat hingga Presiden memberikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun unor-unor di Kementerian PUPR.    “Kita banyak mendapat apresiasi mulai dari masyarakat hingga Presiden Joko Widodo. Beberapa kali Presiden menyampaikan terimakasihnya, karena infrastruktur yang sudah dibangun seperti Pos Lintas Batas Negara atau PLBN yang multi fungsi dan multi manfaat. Sekarang PLBN sudah menjadi  pusat kegiatan,” ungkap Basuki.   Meski demikian Basuki tetap menekankan pada jajarannya untuk tidak berpuas diri, karena masih banyak yang harus dievaluasi terkait kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2017. Salah satu yang harus segera dituntaskan menurut Basuki adalah persiapan infrastruktur menjelang arus mudik lebaran. “Semua pihak harus bekerja sama, tidak ada yang lebih dari yang lain, kita team work, dan dalam satu tahun kita menyelesaikan 3 hal, yakni  mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan tahun lalu, mengerjakan infrastruktur tahun ini dan memprogramkan pembangunan infrastruktur untuk tahun depan,” kata Basuki.   Pembukaan Konreg juga diisi dengan laporan panitia penyelenggara yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PUPR, Widiarto, dan juga laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 oleh masing-masing unor.  Pada sesi Sidang Pleno Rencana 2018, diisi dengan paparan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, yang mengambil tema Evaluasi Anggaran PUPR 2017 dan Arah Anggaran 2018. Selain itu diisi paparan dari Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismono Adi Surya Brata yang mengambil tema Rencana Awal RKP 2018. Kegiatan ini dimoderatori Sekjen PUPR, Prof.Anita Firmanti.   Acara ini juga diisi dengan penyerahan hasil Pra Konreg dan Pagu Indikatif. Pada hari kedua Konreg, yakni 9 Juni, diisi dengan laporan hasil capaian dan penajaman program 2018 oleh masing-masing unor. Hen/ris/infobpiw 

Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pengembangan infrastruktur Kota Soreang Terpadu dan Berkelanjutan (KSTB) di Kabupaten Bandung. Demikian ditegaskan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga saat menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung ke kantor BPIW di Jakarta, Rabu (26/4). Untuk mendukung pengembangan infrastruktur KSTB, ungkap Agusta, BPIW akan mendetaikan lebih lanjut master plan Kota Metropolitan Cekungan Bandung. “Kita akan lebih fokuskan lagi untuk Soreang, khususnya untuk program 2018 yang sudah dibuat dalam pra konsultasi regional untuk Kabupaten Bandung,” terangnya. Agusta pun berharap, pagu indikatif yang sudah disetujui dapat mencukupi pengembangan infrastruktur di Kota Soreang dan sekitarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung, Agus Nuria mengakui, saat ini Pemkab Bandung sudah merencanakan pengembangan infrastruktur KSTB. Ia mengatakan, konsep KSTB tersebut dibuat seiring dengan akan rampungnya pembangunan jalan tol Soroja (Soreang dan Pasir Koja). Pasalnya, pengoperasionalan jalan tol Seroja akan berdampak terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi di Soreang dan sekitarnya. Menurutya, KSTB juga dilatarbelakangi beberapa persoalan-persoalan eksternalitas perkotaan di kawasan Cekungan Bandung yang sudah menjadi isu regional bahkan menjadi isu nasional. “Saat ini Bupati Bandung sudah mencanangkan KSTB itu meliputi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Ketapang, dan Margaasih. Kawasan ini diharapkan akan menjadi tujuan utama wisata dan juga investasi di Indonesia” terang Agus. Agus menegaskan, untuk pengembangan KSTB sudah ada draft rencana peruntukannya. Diantaranya akan dijadikan Central Business District yang dilengkapi dengan berbagai pusat jasa dan perdagangan, rumah sakit, universitas dan akademi olah raga, hotel atlet, apartemen dan condotel, Kampung Sunda, Lapangan Golf, sistem jaringan jalan sekunder, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka hijau, rusunawa dan lainnya. Strategi untuk menjamin kelancaran pengembangan KSTB, ungkap Agus, salah satunya antisipasi terhadap spekulan lahan melalui penyusunan regulasi. “Misalnya dibentuk land freezing,” ujarnya.   Kemudian, lanjutnya, strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersifat non cost recovery serta mendorong konsep PPPP (Public Private People Partnership,-red) yang melibatkan peran serta dari masyarakat lokal.(ind/infoBPIW)

Tahun 2017, Kota Manado merupakan Kota keempat dan sekaligus menjadi Kota terakhir tempat berlangsungnya pelaksanaan Pra Konsolidasi (Pra Konreg) yang digelar oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Kegiatan ini digelar untuk memadukan perencanaan pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, Papua, dan Maluku. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menilai Pra Konreg yang dilaksanakan BPIW Kementerian PUPR sangat bermanfaat terutama bagi pengembangan daerahnya. “Apalagi dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pra Konreg, maka program pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara akan diprioritaskan pemerintah pusat,” Hal ini disampaikannya pada saat digelarnya Pra Konreg ke-4 di Manado, Kamis (30/3). Dengan pembangunan infrastruktur menurutnya dapat meningkatkan belanja daerah dan pada akhirnya dapat mendongkrak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, Steven juga memuji Kementerian PUPR yang selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsinya. “Saya bilang Kementerian PUPR koordinasinya mantap. Selalu berkoordinasi dengan kita,”pujinya. Saat membacakan kata sambutan dari Sekjen Kementerian PUPR, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Adang Saf Ahmad menyatakan sejalan dengan arahan Presiden, tema Rencana Kerja Pemerintah (RDP) tahun 2018 yang ditetapkan Bappenas adalah “Memacu investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. “Tema ini dijabarkan program kementerian dan lembaga yang bersifat money follow program,” tuturnya. Dalam kesempatan itu, Kepala BPIW, Rido Matari Ichwan menyampaikan beberapa program arahan, seperti Program Arahan WPS 24 Manado-Bitung-Amurang-Kotamobagu 2018, dan Program Utama Metropolita Bitung-Minahasa-Manado (Bimindo) Tahun 2018. Selain itu Rido juga memaparkan Development Plan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi 2017-2019, Master Plan Infrastruktur Kepulauan Maluku 2020-2038, dan Master Plan Infrastruktur PUPR Pulau Papua 2020-2038. Rido juga menyatakan Pra Konreg yang diadakan di 4 kota telah berhasil menterpadukan perencanaan pembangunan infrastruktur seluruh pulau dan kepulauan di Indonesia.  “Pra Konreg ini proses yang bermanfaat sekali, karena program-program prioritas itu dibahas dengan serius. Setidaknya 80 persen program mendapat persetujuan dari daerah,” ungkapnya. Dikatakannya juga bahwa direktif Presiden mengenai pemerataan pembangunan juga menjadi catatan tambahan, dimana direktif tersebut akan direalisasikan pada program pembangunan infrastruktur PUPR untuk tahun 2018. Kegiatan yang bertujuan memadukan perencanaan pembangunan infrastruktur tahun 2018 tersebut diadakan pada 29-31 Maret 2017. Sebelumnya, Pra Konreg pertama telah dilaksanakan di Kota Palembang, pada 7-9 Maret lalu untuk seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Selanjutnya, Pra Konreg kedua, dilaksanakan di Kota Surabaya, 15-17 Maret lalu dan dihadiri para peserta dari seluruh provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, dan Nusa Tenggara Barat.  Pra Konreg ketiga, diadakan di Kota Kupang pada  21-23 Maret lalu dan diikuti peserta seluruh provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur PUPR BPIW yang juga Ketua Panitia Pra Konreg, Iwan Nurwanto menyampaikan tujuan Pra Konreg. Menurutnya  kegiatan yang dihadiri ratusan orang ini memiliki empat tujuan. Pertama, melakukan identifikasi awal isu-isu strategis PUPR. Kedua melakukan identifikasi awal terkait rencana aksi atau output pekerjaan strategis dalam RPJMN. Ketiga, melakukan konsolidasi program 2018 antara kementerian PUPR dengan pemerintah daerah melalui dinas bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor. Kemudian yang keempat adalah melakukan sinkronisasi, mensinergikan, dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) untuk tahun 2018.   Pembukaan Pra Konreg juga diwarnai dengan pemberian buku ke masing-masing perwakilan daerah, yakni beberapa Pulau di Sulawesi, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 orang, dimana para peserta tersebut melibatkan beberapa instansi yakni Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Provinsi,  Balai  Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Hen/Ind/info BPIW

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR telah melakukan penyusunan masterplan  dan Pra Detail Engineering Design (DED) 4 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yakni Morotai, Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan.  Masterplan yang sudah dibuat dapat menjadi pedoman atau panduan terutama bagi unit organisasi atau unor Kementerian PUPR dalam penyusunan program dukungan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan tahun depan dan tahun berikutnya. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga, saat menggelar rapat koordinasi keterpaduan pengembangan infrastruktur  pada KPPN, di ruang rapat Kementerian PUPR, Kamis (1/12). Penyusunan masterplan  dan Pra DED  tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengembangan 40 pusat pertumbuhan baru serta pegurangan jumlah desa tertinggal peningkatan jumlah desa mandiri. Pada tahun 2016, telah dibuat Penyusunan masterplan  dan Pra DED pada 14 KPPN oleh beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR melalui BPIW telah menyusun masterplan  dan Pra DED  sebanyak 4 KPPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT)  sebanyak 6 KPPN, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebanyak 2 KPPN. Penyusunan masterplan  dan Pra DED tersebut dibawah koodinasi  Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. “Tahun depan akan ada Pra Konsultasi Regional atau Pra Konreg dan juga Konsultasi Regional atau Konreg. Pada ajang tersebut akan dibahas program  pembangunan infrastruktur secara detil. Harapan kami ini terinformasikan terlebih dahulu, sehingga pada saat Pra Konreg tidak membahas dari nol, jadi bisa melihat program apa yang akan dibuat,” ujar Agusta. Penyusunan tersebut menurut Agusta dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terdiri dari rapat koordinasi di daerah, rapat koordinasi tingkat pusat, survei lapangan, dan focus group discussion (FGD). Sementara rapat koordinasi yang dilakukan dengan beberapa kementerian dan unor di lingkungan Kementerian PUPR bertujuan untuk membangun komitmen implementasi terhadap masterplan yang telah disusun dan menyusun langkah-langkah kerja yang dibutuhkan pada tahun 2017 dan tahun berikutnya. Ia berharap setelah adanya masterplan dan dan Pra DED tersebut dapat direalisasikan dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan perdesaan, berupa dukungan terhadap peningkatan produktivitas baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kemudian mendukung peningkatan nilai tambah yakni dari pola petik-jual produksi pertanian menjadi  petik-olah-jual, dan mendukung kelancaran pemasaran dengan melakukan konektivitas. Selain itu mendekatkan produksi ke konsumen akhir. Dukungan Kementerian PUPR itu melalui pembangunan infrastruktur yang dibangun Ditjen Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Perumahan. Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan  Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Awal Subandar menyatakan semangat kebersamaan dan keterpaduan dalam menyusun masterplan dan Pra DED ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Sehingga pengembangan KPPN hingga 2019 dapat terealisasi dengan baik. Rapat tersebut juga diisi dengan paparan Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT, Nora Ekaliana mengenai perencanaan pembangunan kawasan perdesaan. Nora menjelaskan bahwa untuk memenuhi target afirmatif RPJMN 2015-2019 pada 40 KPPN, maka Tahun 2015-2016 telah terfasilitasi 30 KPPN di 51 Kabupaten dan tahun 2017 direncanakan dilakukan fasilitasi 10 KPPN di 10 Kabupaten. Sementara Kasubdit Kebijakan II, Direktur Penataan Kawasan Ditjen Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Desfitriza memaparkan mengenai peningkatan kualitas tata ruang kawasan perdesaan. Menurutnya tujuan dari konsep peningkatan kualitas tata ruang kawasan perdesaan adalah meningkatkan kualitas tata ruang kawasan perdesaan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di kawasan perdesaan.   Acara ini juga dihadiri perwakilan dari Bappenas, Zulfikar,  Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR,  Sanusi Sitorus, serta perwakillan dari Ditjen Cipta Karya, SDA, Bina Marga, dan Perumahan. Hen/infobpiw